KABINET DJUANDA
Kabinet
Djuanda adalah zaken kabinet ( kabinet yang terdiri dari para pakar yang ahli
dalam bidangnya ). Dibentuk karena kegagalan konstituante dalam menyusun UUD
pengganti UUDS 1950 dan terjadinya perebutan kekuasaan antara partai politik.
Perdana
Menteri : Ir. Djuanda
Tanggal
Pelantikan : 9 April 1957 - 5 Juli
1959
- Program- program Kabinet Djuanda yang disebut
"Panca Karya" terdiri dari :
1. Membentuk Dewan Nasional
2. Normalisasi keadaan Republik Indonesia
3. Melancarkan pelaksanaan Pembatalan KMB
4. Perjuangan pengembalian Irian Jaya
5. Mempergiat/mempercepat proses Pembangunan.
- Keberhasilan
:
1. Mengatur kembali batas perairan nasional Indonesia
melalui Deklarasi Djuanda, yang mengatur mengenai laut pedalaman dan laut
teritorial
2. Terbentuknya Dewan Nasional sebagai badan yang
bertujuan menampung dan menyalurkan pertumbuhan kekuatan yang ada dalam
masyarakat dengan presiden sebagai ketuanya. ( Sebagai titik tolak untuk menegakkan sistem
demokrasi terpimpin )
3. Mengadakan Musyawarah Nasional (Munas) untuk
meredakan pergolakan di berbagai daerah. Diadakan Musyawarah Nasional
Pembangunan untuk mengatasi masalah krisis dalam negeri tetapi tidak berhasil
dengan baik.
- Masalah
:
1.
Kegagalan
Menghadapi pergolakan di daerah saat pergolakan di daerah semakin meningkat yang
menyebabkan hubungan pusat dan daerah menjadi terhambat
2. Munculnya pemberontakan seperti PRRI/Permesta.
3. Keadaan ekonomi dan keuangan yang semakin buruk sehingga
program pemerintah sulit dilaksanakan. Krisis demokrasi liberal mencapai
puncaknya
4. Terjadi peristiwa Cikini, yaitu peristiwa percobaan
pembunuhan terhadap Presiden Sukarno di depan Perguruan Cikini pada tanggal 30
November 1957 dan menyebabkan keadaan negara semakin memburuk karena mengancam
kesatuan negara.
- Kegagalan
:
Berakhir
saat presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan mulailah
babak baru sejarah RI yaitu Demokrasi Terpimpin